PERMEN NO. 39 Tahun 2009

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan

Jakarta 10270

Telepon 5711144 (Hunting)

Nomor : 567862/A5.1/HK/2009 5 Agustus 2009

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Penyampaian Salinan Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional No. 39 Tahun 2009

Yth:

1. Ketua Komisi IX DPR RI
   
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
   
3. Sekertaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
   
4. Inspektur Jenderala Departemen Pendidikan Nasional
   
5. Semua Direktur Jenderal di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
   
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional
   
7. Sekertaris Jenderal Departemen Agama
   
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan
   
9. Ketua BSNP
   
10. Sekertaris Inspektoral Jenderal
    
11. Semua Sekertaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
    
12. Sekertaris Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional
    
13. Semua Gubernur
    
14. Semua Bupati/Walikota
    
15. Semua Kepala Dinas yang bertenggung jawab di Bidang Pendidikan di Provinsi
    
16. Semua Kepala Dinas yang bertenggung jawab di Bidang Pendidikan di Kabupaten/kota
    
17. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama di Provinsi
    
18. Semua Kepala Kantor Departemen Agama di Kabupaten/kota
    
19. Semua Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
    
20. Semua Kepala Pusat Pengembanga dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional
    
21. Ketua Badan Musywarah Perguruan Swsta (BPMS)
    
22. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (BP PGRI)
    

Berkenan dengan ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 tahun 2009 tentang pemenuhan beban kerja guru dan Pengawas satuan Pendidikan dengan hormat bersama ini kami sampaikan salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas Perhatian Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Ttd

Dr. A. Pangerang Moenta, SH., M.H., DFM.

SALINAN

PERATURAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 39 TAHUN 2009

TENTANG

PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU DAN PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : bahwa untuk memenuhi beban kerja guru sebagaimana diatur dalam Pasal 52, Pasal 53, dan beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586):

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941):

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi Guru dan Dosen. Tunjangan khusus Guru dan Dosen dan tunjangan Kehormatan Profesor. (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5016).

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

5. Keputusan Presiden Nomor 187/M/2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU DAN PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 1

(1) Beban kerja guru paling sedikit ditetapkan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memilki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah.

(2) Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor.

(3) Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor.

(4) Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

(5) Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

(6) Beban mengajar guru bimbingan dan konseling/konselor adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan.

(7) Beban mengajar guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

Pasal 2

(1) Guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diberi tugas mengajar pada satuan pendidikan formal yang bukan satuan administrasi pangkalnya, baik negeri maupun swasta sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik.

(2) Bagi guru yang akan memnuhi kekurangan jam tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satua administrasi pangkalnya.

(3) Pemberian tugas mengajar pada satuan pendidikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:

a. Kepala dinas yang membidangi pendidikan kabupaten/kota untuk sekolah negeri;

b. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk madrasah negeri;

c. Pejabat yang diberi tugas mengelola satuan pendidikan pada departemen/lembaga pemerintah nondepartemen di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama untuk sekolah di lingkungannya;

d. Kepala satuan pendidikan atau penyelanggara satuan pendidikan, sesuai dengan kewenangannya, setelah mendapat persetujuan dari kepala dinas pendidikan kabupaten/kota untuk sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

e. Kepala dinas pendidikan provinsi untuk satuan pendidikan khusus.

4. Pemberian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas kesepakatan bersamaantara dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, kantor departemen penyelenggarasatuan pendidikan, dan penyelenggara pendidikan mengenai kebutuhan guru pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

Pasal 3

(1) Guru yang bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus, berkeahlian khusus, atau dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional yang tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 (dua puluh empat) jam tatap muka diusulkan oleh kepala dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten kota, kantor departemen Agama kabupaten /kota, sesuai dengan kewenangannya kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk memperoleh ekuivalensi.

(2) Guru yang bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus merupakan guru yang ditugaskan pada daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

(3) Guru yang berkeahlian khusus merupakan guru yang diperlukan untuk mengajar mata pelajaran atau program keahlian sesuai dengan latar belakang keahlian langka yang terkait dengan budaya Indonesia.

(4) Guru yang dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional merupakan:

a. Guru yang bertugas di sekolah Indonesia di luar negeri

b. Guru yang tidak dapat diberi tugas pada satuan pendidikan lain untuk mengajar sesuai dengan kompetensinya dengan alasan kesulitan akses dibandingkan dengan jarak dan waktu:

c. Guru yang ditugaskan menjadi guru di negara lain atas dasar kerjasama antar negara.

(5) Usulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti kegiatan:

a. mengajar mata pelajaran yang paling sesuai dengan rumpun mata pelajaran yang diampunya dan/atau mengajar berbagai mata pelajaran yang tidak ada guru mata pelajarannya pada satuan pendidikan lain;

b. mengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM);

c. menjadi tutor program Paket A, Paket B, Paket C, Paket C Kejuruan atau program pendidikan keaksaraan;

d. menjadi guru bina atau guru pamong pada sekolah terbuka;

f. mengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri;

g. sebagai guru inti/instruktur/tutor pada kegiatan Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (KKG/MGMP);

h. membina kegiatan mandiri terstruktur dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik;

i. membina kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk kegiatan Praja Muda Karana (Pramuka), Olimpiade/Lomba Kompetensi Siswa, Olahraga, Kesenian, Karya Ilmiah Remaja (KIR), Kerohanian, Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), Pencinta Alam (PA), Palang Merah Remaja (PMR), Jurnalistik/Fotografi, Usaha Kegiatan Sekolah (UKS), dan sebagainya.

j. membina pengembangan diri peserta didik dalam bentuk kegiatan pelayanan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, sikap, dan prilaku siswa dalam belajar serta kehidupan pribadi, sosial, dan pengembangan karir diri;

k. kegiatan lain yang berkaitan dengan pendidikan masyarakat dan dilakukan secara rutin dan berkelanjutan;

l. Kegiatan pembelajaran bertim (team teaching) dan/atau;

m. Kegiatan pembelajaran perbaikan (remedial teaching)

(6) Guru memilih beberapa kegiatan dari keseluruhan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(7) Ketentuan ayat (5) tidak berlaku bagi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.

Pasal 4

(1) Beban kerja guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan adalah melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan pengawasan.

(2) Pembimbingan dan pelatihan profesional guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. membimbing dan melatih profesionalitas dalam melaksanakan tugas pokok untuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran/pembimbingan, dan membina tenaga kependidikan lainnya, yaitu tenaga administrasi sekolah/madrasah, tenaga laboratorium, tenaga perpustakaan, baik pada satuan pendidikan maupun melalui KKG/MGMP/MKKS atau bentuk lain yang dapat meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya;

b. menilai kinerja guru dalam melaksanakan tugas pokok untuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran/pembimbingan, dan membina tenaga kependidikan lainnya, yaitu tenaga administrasi sekolah/madrasah, tenaga laboratorium, tenaga perpustakaan, baik pada satuan pendidikan.

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. mengawasi, memantau, mengolah, dan melaporkan hasil pelaksanaan 8 (delapan) standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan;

b. membimbing satuan pendidikan untuk meningkatkan atau mempertahankan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.

(4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) sekolah/madrasah binaan untuk daerah khusus atau paling sedikit 10 (sepuluh) sekolah/madrasah binaan untuk daerah yang bukan daerah khusus.

Pasal 5

(1) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini, guru dalam jabatan yang bertugas selain di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 3, dalam keadaan kelebihan guru pada mata pelajaran tertentu di wilayah kabupaten/kota, dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dengan cara:

a. mengajar mata pelajaran yang paling sesuai dengan rumpun mata pelajaran yang diampunya dan/atau mengajar berbagai mata pelajaran yang tidak ada guru mata pelajarannya pada satuan pendidikan lain;

b. menjadi tutor program Paket A, Paket B, Paket C, Paket C Kejuruan atau program pendidikan keaksaraan;

c. menjadi guru bina atau guru pamong pada sekolah terbuka;

d. sebagai guru inti/instruktur/tutor pada kegiatan Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (KKG/MGMP);

e. membina kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk kegiatan Praja Muda Karana (Pramuka), Olimpiade/Lomba Kompetensi Siswa, Olahraga, Kesenian, Karya Ilmiah Remaja (KIR), Kerohanian, Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), Pencinta Alam (PA), Palang Merah Remaja (PMR), Jurnalistik/Fotografi, Usaha Kegiatan Sekolah (UKS), dan sebagainya.

f. membina pengembangan diri peserta didik dalam bentuk kegiatan pelayanan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, sikap, dan prilaku siswa dalam belajar serta kehidupan pribadi, sosial, dan pengembangan karir diri;

g. Kegiatan pembelajaran bertim (team teaching) dan/atau;

h. Kegiatan pembelajaran perbaikan (remedial teaching)

(2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan kantor wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Koata harus selesai melakukan perencanaan kebutuhan dan restribusi guru baik di tingkat satuan pendidikan maupun di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasala 7

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 056/U/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0386/O/1993 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Guru di Sekolah Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan semua ketentuan Pelaksanaan mengenai Penghitungan Beban Kerja Guru dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Juli 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD.

BAMBANG SUDIBYO